Post Page Advertisement [Top]

bisnis

Antara Bisnis dan Sunnah Nabi dalam Menyikapi Kebijakan Pemerintah

surat edaran tim gugus tugas, bisnis tour and travel, sunnah nabi
Ilustrasi Antara Bisnis dan Sunnah Nabi dalam Menyikapi Kebijakan Pemerintah

Dalam mejalankan kehidupan di dunia ini memang sangat mudah. Kenapa saya mengatakan mudah? Karena pedomannya sudah ada, yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw., melalui hadits-haditsnya. Mau makan, ada adabnya dan ada doa sebelum dan sesudah makan.

Begitu pula dalam menjalankan bisnis. Semua ada aturan mainnya. Salah dua aturan main dalam menjalankan sebuah bisnis adalah jujur dan tidak melanggar syariat agama. Syariat agama bisa ditemukan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw.

Lalu apa hubungannya dengan kebijakan Pemerintah?

Fokus artikel ini yang mengenai kebijakan Pemerintah adalah menanggulangi penyebaran virus corona baru yang menyebabkan Covid-19. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi wabah ini, mulai dari pembentukan tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sampai pelarangan mudik lebaran 2020.

Sebagai pelaku bisnis tour and travel, saya merasakan bagaimana dampak yang dihasilkan oleh wabah Covid-19 ini. Penutupan tempat-tempat wisata dan pembatasan layanan moda transportasi membuat para pengusaha agen travel harus merumahkan karyawannya dan menutup sementara usahanya.

Pasti pengusaha bisnis perjalanan sangat ingin adanya kebijakan yang bisa membuat mereka paling tidak ada ruang bagi lini usahanya untuk bisa 'bernapas'. Setidaknya, sampai artikel ini ditulis, ada 2 (dua) kebijakan Pemerintah yang sebenarnya membuat para pebisnis tour and travel bisa tersenyum kembali.

Pertama, dikeluarkannya izin penerbangan khusus (exemption flight) bagi Grup Lion Air (Lion Air, Wings Air, dan Batik Air) untuk mengangkut pebisnis yang ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi udara bukan dalam rangka mudik. Berita ini dirilis sendiri oleh pihak Grup Lion Air melalui pernyataan tertulisnya pada 28 April 2020. Penerbangan khusus ini dijadwalkan akan beroperasi pada 3 Maret 2020, tapi pada akhirnya ditunda sampai pemberitahuan selanjutnya.

Kedua, media Kompas dalam laman resminya pada Rabu, 6 Mei 2020, memberitakan bahwa Pemerintah akan memperbolehkan berbagai moda transportasi untuk beroperasi di zona merah. Aturan ini akan mulai berlaku pada Kamis (7/5/2020). Sebagai tindak lanjut dari izin ini, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Mendengar kabar ini, saya pasti senang dong karena bisa jualan tiket transportasi lagi. Ya, lumayanlah. Meskipun sebenarnya fokus bisnis saya adalah paket wisata. Tapi dengan diizinkannya moda transportasi umum beroperasii lagi diharapkan ada arus kas yang mengalir masuk ke rekening. Hehehe...

Dari sudut pandang bisnis, ini sangat menguntungkan. Tapi dari sudut agama, terutama sunnah Nabi Muhammad saw., masih perlu didalami lagi. Kenapa harus didalami lagi?

Kata kunci dari apa yang sedang dialami oleh penduduk dunia saat ini adalah WABAH. Nabi Muhammad saw., memerintahkan kita untuk menghindar dari sebuah wabah penyakit. Bahkan secara implisit beliau memberikan tata cara penanganan sebuah wabah, yaitu dengan cara KARANTINA.


Apa itu Karantina?


Tidak usah deh kita berdebat mengenai definisi karantina karena kita semua pasti paham bahwa karantina adalah penutupan akses pintu masuk sebuah wilayah yang telah atau diduga telah terinfeksi virus wabah. Artinya bahwa penduduk yang berada di dalam sebuah daerah yang dikarantina tidak boleh keluar dari wilayahnya dan penduduk yang berada di luar daerah karantina tidak boleh masuk ke wilayah karantina tersebut.

Karantina wilayah memang tidak diterapkan di Indonesia, melainkan hanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tapi dalam aturan main yang terjadi di lapangan adalah mirip dengan karantina wilayah, dimana Pemerintah melarang semua warga mudik.

Secara personal, itu tidak jadi soal menurut saya, karena memang itulah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad saw., agar kita tidak keluar-masuk wilayah yang terinfeksi wabah.

Cuma yang jadi persoalan disini adalah mengenai kriteria siapa-siapa yang saja diperbolehkan untuk keluar-masuk wilayah zona merah. Hal ini diatur secara mendetail dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4/2020 tersebut.


Terus, Apa Saja Kriterianya?


Berdasarkan analisa saya, ada 5 (lima) kategori orang yang diperbolehkan keluar-masuk wilayah zona merah berdasarkan jenis pekerjaannya.


Pertama: Lembaga Pemerintah


Pemerintah yang ingin melakukan kunjungan kerja ke daerah yang sudah menerapkan PSBB atau zona merah masuk ke dalam kategori pertama. Pemerinah yang dimaksud di sini adalah Presiden beserta jajaran Menterinya, pemda-pemda, pegawai-pegawai di dinas-dinas, dan pegawai BUMN. Yang termasuk ke dalam kategori ini juga adalah TNI dan Polri.

Namun untuk mendapatkan izin keluar atau masuk zona merah, pegawai berplat merah ini harus dilengkapi dengan Surat Tugas dari atasanya. Selain itu, mereka juga harus mendapatkan Surat Sehat dari rumah sakit yang mampu menjalankan tes Covid-19.


Kedua: Pekerja yang Berhubungan dengan Penanganan Covid-19


Jenis pekerja ini termasuk tim gugus tugas dan tenaga kesehatan. Bagi mereka memang sudah sewajarnya untuk diizinkan keluar-masuk wilayah zona merah karena di pundak merekalah tugas penanganan Covid-19 ini diberikan.

Namun, mereka juga harus melewati protokoler kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu wajib menunjukkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan negatif covid-19.


Ketiga: Lembaga Swasta


Menurut hemat saya sih lembaga swasta ini sama saja dengan pengusaha atau pebisnis. Cuma tidak semua pebisnis diizinkan untuk keluar-masuk zona merah atau yang telah memberlakukan PSBB.

Hanya pebisnis yang memiliki lini usaha di sektor kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat (seperti sembako atau logistik) diizinkan beroperasi di zona merah.

Sama halnya dengan lembaga pemerintah, pebisnis atau pun karyawannya yang ingin menjalankan tugas ke daerah terjangkit wabah, wajib menunjukkan surat tugas dari atasannya dan surat sehat dari rumah sakit.

Khusus pebisnis yang tidak memiliki lembaga, wajib membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah atau Kades setempat. Cuma dalam SE tersebut, tidak dijelaskan surat pernyataan apa. Tapi intinya tidak boleh mudik.


Keempat: Warga Biasa


Buat sobat traveler yang tidak termasuk ke dalam kategori sebelumnya, jangan senang dulu ya dengan kategori warga biasa ini. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah warga yang sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit lain dan/atau keluarga inti dari sang pasien yang ingin mengantar atau menjenguknya.

Selain itu, yang juga termasuk ke dalam kategori ini adalah keluarga inti yang ingin menghadiri pemakaman keluarganya yang meninggal. Tentu harus ada dokumen yang disiapkan sebelum berangkat.

Dokumen tersebut sama dengan dokumen yang telah disebutkan sebelumnya, ditambah identitas diri, surat rujukan dari rumah sakit asal (buat pasien dan keluarganya), dan surat keterangan kematian.


Kelima: WNI yang Berada di Luar Negeri


Istilah yang digunakan adalah repatriasi. Bagi WNI yang berada di luar negeri dan ingin balik ke daerah asal, boleh menggunakan kebijakan Pemerintah ini. Bukan cuma pekerja migran Indonesia yang di luar negeri yang termasuk ke dalam kategori ini, tetapi juga para pelajar.

Syaratnya adalah harus menunjukkan kartu identitas diri (bisa berupa KTP atau paspor), surat keterangan dari lembaga pendidikan tempat pelajar menimba ilmu, hasil negatif Covid-19, dan surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) atau dari kantor perwakilan RI di luar negeri.


So, What?


Kategori yang termasuk ke dalam lembaga Pemerintah yang bertugas di sektor kesehatan, keamanan, dan ketertiban umum bagi saya memang sudah sewajarnya mendapatkan diskresi dari Pemerintah untuk keluar-masuk zona merah.

Tapi, bagi lembaga swasta bagi saya sangat tidak adil. Kalau hanya orang yang memiliki lembaga atau menjalankan usaha saja yang boleh keluar-masuk zona merah, kenapa tidak sekalian semua warga dibolehkan juga dengan catatan TIDAK MUDIK?

Rasa keadilan inilah yang menggelitik tangan saya untuk menulis artikel ini. Lagian juga, Pemerintah seakan-akan setengah hati dalam menerapkan PSBB. Pemerintah di daerah sudah sangat getol ingin menghilangkan wabah ini dari Bumi Pertiwi, tapi harus dikangkangi oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai pebisnis yang bergerak di sektor perjalanan, hal ini memang sangat menguntungkan karena bisa mendapatkan penghasilan di tengah pandemi. Tapi pada dimensi agama, kalau kami (khusus agen travel Muslim) melayani orang yang ingin keluar-masuk zona wabah, berarti sama saja kami melanggar sunnah Nabi Muhammad saw.

Lalu, yang mana harus kami prioritaskan? Bisnis atau Sunnah Nabi?

No comments:

Post a comment

Bottom Ad [Post Page]